Jakarta, (tvOne) Pemerintah memberi waktu selama dua pekan kepada Research In Motion(RIM) agar menutup akses pornografi dalam komunikasi perangkatBlackberry. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiringmengatakan, pemerintah akan memberlakukan proses hukum kepada RIMapabila tenggat waktu tersebut diabaikan. "Proses hukum bisa berujung di pencabutan. Dua minggu itu sampai tanggal 21 Januari," ujar Tifatul di Jakarta, Senin (10/1). Dasar pemerintah untuk memperkarakan RIM apabila mengabaikan tenggatwaktu penutupan akses pornografi, menurut dia, adalah UU Nomor 36 Tahun1999 tentang Telekomunikasi, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik, serta UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. I trust that what you've read so far has been informative. The following section should go a long way toward clearing up any uncertainty that may remain.
Selain meminta penutupan akses pronograsi, menurut Tifatul, pemerintahjuga meminta RIM agar membuka server di Indonesia sehingga aparat hukumdi Indonesia bisa melacak keberadaan pelaku kejahatan khususnya pelakutindak pidana korupsi. "Sekarang seluruh operator telekomunikasi di Indonesia sudah mematuhiitu, masa RIM tidak mau mematuhi itu? Saya rasa mereka mau tapiselesaikan segera, jangan ditunda," katanya. RIM, lanjut dia, tidak berhak mendapatkan keistimewaan karena semuaoperator telekomunikasi di Indonesia harus mematuhi dan menghormatihukum yang berlaku di Indonesia. "Tidak ada toleransi. Masa sama dalam negeri kita tegas, masa sama asing tidak boleh?" ujar Tifatul. Meski sampai saat ini RIM belum memberikan respons dengan alasan pejabatyang berwenang masih berlibur ke Kanada, Tifatul mengatakan, pemerintahtetap akan mengatur pertemuan agar pihak RIM bisa bersepakat mengikutiperaturan yang berlaku. "Presiden sudah bilang harus optimal bekerja. Intinya begini saja, kitaketemu dan mereka datang, dan patuhi kesepakatan itu, jangan dipimpong.Kesepakatannya sudah ada sekitar tujuh atau delapan poin, ya patuhisaja," lanjutnya. (Ant)
Selain meminta penutupan akses pronograsi, menurut Tifatul, pemerintahjuga meminta RIM agar membuka server di Indonesia sehingga aparat hukumdi Indonesia bisa melacak keberadaan pelaku kejahatan khususnya pelakutindak pidana korupsi. "Sekarang seluruh operator telekomunikasi di Indonesia sudah mematuhiitu, masa RIM tidak mau mematuhi itu? Saya rasa mereka mau tapiselesaikan segera, jangan ditunda," katanya. RIM, lanjut dia, tidak berhak mendapatkan keistimewaan karena semuaoperator telekomunikasi di Indonesia harus mematuhi dan menghormatihukum yang berlaku di Indonesia. "Tidak ada toleransi. Masa sama dalam negeri kita tegas, masa sama asing tidak boleh?" ujar Tifatul. Meski sampai saat ini RIM belum memberikan respons dengan alasan pejabatyang berwenang masih berlibur ke Kanada, Tifatul mengatakan, pemerintahtetap akan mengatur pertemuan agar pihak RIM bisa bersepakat mengikutiperaturan yang berlaku. "Presiden sudah bilang harus optimal bekerja. Intinya begini saja, kitaketemu dan mereka datang, dan patuhi kesepakatan itu, jangan dipimpong.Kesepakatannya sudah ada sekitar tujuh atau delapan poin, ya patuhisaja," lanjutnya. (Ant)
